Rangkuman Hukum Jaminan
Sunday, March 29, 2020
Add Comment
Blog berisi penjelasan hukum dari sejarah, teori, dan praktek dinegara Indonesia dan Internasional sampai muncul dan lahirnya hukum.
Penertian Jaminan dan Hukum Jaminan.
Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit.
Azas hukum jaminan :
asas publicitet : asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan.asas specialitet : bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. asas tak dapat dibagi – bagi : asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik,dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
asas inbezittstelling yaitu barang jaminan ( gadai ) harus berada pada penerima gadai.
asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.
Jaminan ada 2 (dua) yaitu :
Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.
Orang lebih memilih Jaminan Khusus karena : Eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana dan cepat jika debitur melakukan wanprestasiKreditur jaminan khusus didahulukan dibanding kereditur jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya.
Jaminan Khusus ada 2 (dua) yaitu :
Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat di peralihkan (contoh : Hipotik, gadai dll).
Jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (Contoh borgtocht).
Jaminan Kebendaan ada 2 (dua) yaitu :
Benda Bergerak, lembaga jaminannya adalah : Gadai, Fidusia Benda Tidak Bergerak lembaga jaminannya : Hypotik dan hak tanggungan
Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
Perjanjian Pokok adalah Perjanjian antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian. Contoh : perjanjian kredit bank
Perjanjian tambahan (accesoir) adalah Perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada perjanjian Pokok. Contoh : perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia.
Perjanjian Jaminan disebut juga perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok.
Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya, sedangkan eksistensi perjanjian pokok terhadap perjanjian tambahan tidak tergantung dari perjanjian tambahan dan mandiri.
GADAI
Definisi dari Gadai berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd): Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Hak penerima gadai : menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dgn jangka waktu yg ditentukan; menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.
Kewajiban penerima gadai diatur dalam pasal 1154, 1156, d an 1157 KUH Perd.: menjaga barang yang digadaikan sebaik–baiknya; tidak diperkenalkan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perd.); memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang–barang gadai (Pasal 1156 KUH Perd.); bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perd.).
Hak pemberi gadai : menerima uang gadai dari penerima gadai; berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya; berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang–hutangnya (Pasal 1156 KUH Perd.).
Kewajiban pemberi gadai : menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai; membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai; membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang–barang gadai (Pasal 1157 KUH Perd.).
Cara–Cara Hapusnya Gadai
Menurut pasal 1152 BW : barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.
Menurut ari hutagalung : hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai; terlepasnya benda gadai dari kekuatan penerima gadai; musnahnya barang gadai; dilepaskan benda gadai secara sukarela; percampuran ( penerima gadai ).
Penyebabkan terjadinya pelelangan jaminan karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya, dan ini disebabkan faktor-faktor sbb :
Kondisi ekonomi nasabah yang rendah;
kemauan debitor untuk membayar hutangnya sangat rendah;
nilai jaminan lebih kecil dari jumlah hutang pokok dan bunga; usaha nasabah bangkrut;
kredit yang diteriman nasabah disalahgunakan;
manajemen usaha nasabah sangat lemah;
Pembinaan kreditor terhadap nasabah sangat kurang.
FIDUSIA
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Benda/barang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan fidusiakan, diserahkan hak miliknya, benda yang tidak bergerak yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan (Rumah susun ).
Penerima jaminan fidusia tidak boleh membeli/memiliki benda jaminan fidusia, karena dikhawatirkan apabila penerima jaminan fidusia yang membeli barang jaminan maka sipenerima fidusia akan menaksir harga barang jaminan tidak sesuai dengan harga barang tersebut karena posisi debitur lemah.
Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, karena : Untuk memberikan kepastian hukum pada pihak yang berkepentingan;
Memberikan hak yang didahulukan ( freferen ) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain;
Untuk memenuhi asas publisitas / publicitet, supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
HAK TANGGUNGAN
Pengertian Hak Tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang–undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok–pokok agrarian, berikut atau tidak berikut benda–benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor–kreditor lain.
Perbedaan objek Hak Tanggungan dan Hypotek :
Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah dam neliputi benda yang melekat dengan tanah yang meliputi hak milik, HGU, HGB, hak pakai baik hak milik maupun hak atas Negara dan hak atas tanah berikut bangunan , tanaman, hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.
Sedangkan objek hipotik hak atas tanah, meliputi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan saja, tetapi semenjak berlakunya UU No. 4 Tahun1996 tentang hak tanggungan . maka hak hipotik atas tanah tidak berlaku lagi.
JAMINAN HYPOTEK
Pengertian Hypotek menurut pasal 1162 BW, Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda–benda tak bergerak, untuk mengambil pengantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan.
Pengertian Hypotek menurut Vollmar, Hipotik adalah sebuah hak kebendaan atas benda–benda tak bergerak tidak bermaksud memberikan orang yang berhak (memegang hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebih dahulukan.
JAMINAN PERORANGAN
Jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (menurut Sri Soedewu Masjhoen Sofwan).
Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) siberhutang tersebut. (menurut Subekti)
Unsur jaminan perorangan :
Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu Hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
Para pihak dalam perjanjian penangungan hutang adalah :
Debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang / kredit dari kreditur.
Kreditur adalah orang yang meminjamkan uang pada debitur Pihak ketiga adalah orang yang akan manjadi penanggung utang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi).
Garansi bank adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak penerima jaminan cidera janji.
Berdasarkan pengertiannya sumber hukum dibagi menjadi tiga yatu sebagai berikut: Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret, yakni berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan.
Sumber hukum yang diartikan sebagai tempat ditemukannya atauran dan ketentuan hukum, berwujud peraturan atau ketetapan, baik tertulis atau tidak tertulis.
Sumber hukum dalam artian hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang untuk mennetukan isi hukum positif yang akan dibentuk.
Pengertian dasar hukum atau sumber hukum pada artikel ini adalah tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang mengatur mengenai hukum jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan.
Aturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan jaminan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan jaminan, dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari Burgelijk Wetbookyang berasal dari Belanda, berdasarkan asas konkordansiberlaku di Indonesia mulai tahun 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata ini memuat hukum perdata meteriil terkecuali hukum dagang. Ketentuan jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan.
Ketentuan mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, lembaga dan hak jaminan dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Pengaturan tentang piutang-piutang tersebut dimulai dari Bab XIX tentang Piutang Dengan Hak Mendahulukan yang diatur mulai dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149, kemudian pada Bab XX dibahas tentang Gadai yang diatur mulai pada Pasal 1150 sampai dengan 1161, pada Bab XXI membahas tentang Hipotek yang diatur mulai Pasal 1162 sampai dengan 1232.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
Pada dasarnya KUH Dagang mengatur mengenai hukum perdata khusus yang terdiri dari dua buku yaitu, Buku I mengatur tentang Dagang Pada Umumnya dan Buku II mengatur tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban yang Timbul dari Pelayaran. Dalam KUH Dagang, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan adalah ketentuan mengenai pembebanan hipotek atas kapal laut yang dimuat dalam Buku II, mulai dari Pasal 309 sampai dengan 319.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini yang berhubungan dengan hukum jaminan yaitu terdapat pada Pasal 51 yang menyatakan bahwa lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan pada hak tanah adalah Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga hipotek dan credietverband, yang akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan mengatur berbagai hal baru berkenaan dengan lembaga Hak Tanggungan. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai credietverband seluruhnya tidak berlaku lagi dan ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang menyangkut pembebanan hipotek hak atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi, sedangkan ketentuan tentang pembebanan hipotek atas benda-benda lainnya yang bukan hak atas tanah dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, masih tetap berlaku, hal ini dimuat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan.
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa selama peraturan perundang-undangan mengenai fidusia yang ada belum dicabut, diganti atau diperbarui maka semua peraturan perundang-undangan tentang fidusia selama berdasarkan undang-undang fidusia dan tidak bertentangan dengan undang-undang fidusia dinyatakan tetap berlaku dengan mengadakan penyesuaian seperlunya.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Undang-Undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Perubahan yang terjadi tidaklah pada keseluruhan pasal-pasalnya melainkan pada beberapa pasal saja, sehingga ketentuan pasal-pasal yang lainnya masih tetap berlaku.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hak kebendaan gadai ditimbulkan dari perjanjian. Karena itu, perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang bunyinya:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.
 |
| Hukum |
Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit.
Azas hukum jaminan :
asas publicitet : asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan.asas specialitet : bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. asas tak dapat dibagi – bagi : asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik,dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
asas inbezittstelling yaitu barang jaminan ( gadai ) harus berada pada penerima gadai.
asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.
Jaminan ada 2 (dua) yaitu :
Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.
Orang lebih memilih Jaminan Khusus karena : Eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana dan cepat jika debitur melakukan wanprestasiKreditur jaminan khusus didahulukan dibanding kereditur jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya.
Jaminan Khusus ada 2 (dua) yaitu :
Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat di peralihkan (contoh : Hipotik, gadai dll).
Jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (Contoh borgtocht).
Jaminan Kebendaan ada 2 (dua) yaitu :
Benda Bergerak, lembaga jaminannya adalah : Gadai, Fidusia Benda Tidak Bergerak lembaga jaminannya : Hypotik dan hak tanggungan
Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
Perjanjian Pokok adalah Perjanjian antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian. Contoh : perjanjian kredit bank
Perjanjian tambahan (accesoir) adalah Perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada perjanjian Pokok. Contoh : perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia.
Perjanjian Jaminan disebut juga perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok.
Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya, sedangkan eksistensi perjanjian pokok terhadap perjanjian tambahan tidak tergantung dari perjanjian tambahan dan mandiri.
GADAI
Definisi dari Gadai berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd): Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Hak penerima gadai : menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dgn jangka waktu yg ditentukan; menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.
Kewajiban penerima gadai diatur dalam pasal 1154, 1156, d an 1157 KUH Perd.: menjaga barang yang digadaikan sebaik–baiknya; tidak diperkenalkan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perd.); memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang–barang gadai (Pasal 1156 KUH Perd.); bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perd.).
Hak pemberi gadai : menerima uang gadai dari penerima gadai; berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya; berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang–hutangnya (Pasal 1156 KUH Perd.).
Kewajiban pemberi gadai : menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai; membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai; membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang–barang gadai (Pasal 1157 KUH Perd.).
Cara–Cara Hapusnya Gadai
Menurut pasal 1152 BW : barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.
Menurut ari hutagalung : hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai; terlepasnya benda gadai dari kekuatan penerima gadai; musnahnya barang gadai; dilepaskan benda gadai secara sukarela; percampuran ( penerima gadai ).
Penyebabkan terjadinya pelelangan jaminan karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya, dan ini disebabkan faktor-faktor sbb :
Kondisi ekonomi nasabah yang rendah;
kemauan debitor untuk membayar hutangnya sangat rendah;
nilai jaminan lebih kecil dari jumlah hutang pokok dan bunga; usaha nasabah bangkrut;
kredit yang diteriman nasabah disalahgunakan;
manajemen usaha nasabah sangat lemah;
Pembinaan kreditor terhadap nasabah sangat kurang.
FIDUSIA
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Benda/barang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan fidusiakan, diserahkan hak miliknya, benda yang tidak bergerak yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan (Rumah susun ).
Penerima jaminan fidusia tidak boleh membeli/memiliki benda jaminan fidusia, karena dikhawatirkan apabila penerima jaminan fidusia yang membeli barang jaminan maka sipenerima fidusia akan menaksir harga barang jaminan tidak sesuai dengan harga barang tersebut karena posisi debitur lemah.
Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, karena : Untuk memberikan kepastian hukum pada pihak yang berkepentingan;
Memberikan hak yang didahulukan ( freferen ) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain;
Untuk memenuhi asas publisitas / publicitet, supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
HAK TANGGUNGAN
Pengertian Hak Tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang–undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok–pokok agrarian, berikut atau tidak berikut benda–benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor–kreditor lain.
Perbedaan objek Hak Tanggungan dan Hypotek :
Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah dam neliputi benda yang melekat dengan tanah yang meliputi hak milik, HGU, HGB, hak pakai baik hak milik maupun hak atas Negara dan hak atas tanah berikut bangunan , tanaman, hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.
Sedangkan objek hipotik hak atas tanah, meliputi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan saja, tetapi semenjak berlakunya UU No. 4 Tahun1996 tentang hak tanggungan . maka hak hipotik atas tanah tidak berlaku lagi.
JAMINAN HYPOTEK
Pengertian Hypotek menurut pasal 1162 BW, Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda–benda tak bergerak, untuk mengambil pengantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan.
Pengertian Hypotek menurut Vollmar, Hipotik adalah sebuah hak kebendaan atas benda–benda tak bergerak tidak bermaksud memberikan orang yang berhak (memegang hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebih dahulukan.
JAMINAN PERORANGAN
Jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (menurut Sri Soedewu Masjhoen Sofwan).
Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) siberhutang tersebut. (menurut Subekti)
Unsur jaminan perorangan :
Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu Hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
Para pihak dalam perjanjian penangungan hutang adalah :
Debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang / kredit dari kreditur.
Kreditur adalah orang yang meminjamkan uang pada debitur Pihak ketiga adalah orang yang akan manjadi penanggung utang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi).
Garansi bank adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak penerima jaminan cidera janji.
Berdasarkan pengertiannya sumber hukum dibagi menjadi tiga yatu sebagai berikut: Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret, yakni berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan.
Sumber hukum yang diartikan sebagai tempat ditemukannya atauran dan ketentuan hukum, berwujud peraturan atau ketetapan, baik tertulis atau tidak tertulis.
Sumber hukum dalam artian hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang untuk mennetukan isi hukum positif yang akan dibentuk.
Pengertian dasar hukum atau sumber hukum pada artikel ini adalah tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang mengatur mengenai hukum jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan.
Aturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan jaminan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan jaminan, dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari Burgelijk Wetbookyang berasal dari Belanda, berdasarkan asas konkordansiberlaku di Indonesia mulai tahun 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata ini memuat hukum perdata meteriil terkecuali hukum dagang. Ketentuan jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan.
Ketentuan mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, lembaga dan hak jaminan dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Pengaturan tentang piutang-piutang tersebut dimulai dari Bab XIX tentang Piutang Dengan Hak Mendahulukan yang diatur mulai dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149, kemudian pada Bab XX dibahas tentang Gadai yang diatur mulai pada Pasal 1150 sampai dengan 1161, pada Bab XXI membahas tentang Hipotek yang diatur mulai Pasal 1162 sampai dengan 1232.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
Pada dasarnya KUH Dagang mengatur mengenai hukum perdata khusus yang terdiri dari dua buku yaitu, Buku I mengatur tentang Dagang Pada Umumnya dan Buku II mengatur tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban yang Timbul dari Pelayaran. Dalam KUH Dagang, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan adalah ketentuan mengenai pembebanan hipotek atas kapal laut yang dimuat dalam Buku II, mulai dari Pasal 309 sampai dengan 319.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini yang berhubungan dengan hukum jaminan yaitu terdapat pada Pasal 51 yang menyatakan bahwa lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan pada hak tanah adalah Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga hipotek dan credietverband, yang akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan mengatur berbagai hal baru berkenaan dengan lembaga Hak Tanggungan. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai credietverband seluruhnya tidak berlaku lagi dan ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang menyangkut pembebanan hipotek hak atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi, sedangkan ketentuan tentang pembebanan hipotek atas benda-benda lainnya yang bukan hak atas tanah dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, masih tetap berlaku, hal ini dimuat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan.
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa selama peraturan perundang-undangan mengenai fidusia yang ada belum dicabut, diganti atau diperbarui maka semua peraturan perundang-undangan tentang fidusia selama berdasarkan undang-undang fidusia dan tidak bertentangan dengan undang-undang fidusia dinyatakan tetap berlaku dengan mengadakan penyesuaian seperlunya.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Undang-Undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Perubahan yang terjadi tidaklah pada keseluruhan pasal-pasalnya melainkan pada beberapa pasal saja, sehingga ketentuan pasal-pasal yang lainnya masih tetap berlaku.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hak kebendaan gadai ditimbulkan dari perjanjian. Karena itu, perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang bunyinya:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.
0 Response to "Rangkuman Hukum Jaminan"
Post a Comment